Negara kita adalah negara yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945 lalu. Namun apa hakikat kemerdekaan sesungguhnya telah diraih oleh Indonesia, ataukah hanya kemerdekaan yang semu. Kita mengenal dan tahu bahwa negeri kita ini adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Dan ini yang membuat orang-orang asing selalu tergiur dan berusaha bagaimanapun caranya mendapatkan aset yang berharga bagi negeara kita yang berjuluk "Zamrud Khatulistiwa" ini. Dan negeri kita inipun mulai "dijajah" kembali dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing yang pelan tapi pasti mulai melaksanakan aksinya. Tak ayal lagi, bahwa kita sedang dijajah kembali, walau tidak terlihat secara fisik, tapi melalui pemikiran-pemikiran (Gowzul Fiqr).

Menurut Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perekonomian Indonesia), awalnya, UU No 8/1971 memungkinkan adanya perusahaan kontrak bagi hasil asing untuk mengelola pertambangan mineral. Waktu itu, hanya perusahaan asing yang mampu dalam teknologi dan memiliki dana besar untuk mengelolanya.
Sejak itulah berbondong-bondong perusahaan asing melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Jika diteliti, perusahaan-perusahaan yang kini memegang hak adalah perusahaan yang memang sejak tahun 1970-an sudah ada sejak generasi pertama kontrak pertambangan, seperti Freeport Indonesia, paparnya.
Ke depan, lanjut Hatta, kontrak bagi hasilnya yang bisa diperbaiki dengan cara renegosiasi kembali. “Kalau mau menasionalisasi kembali, tentu kita akan berhadapan dengan Arbitrase Internasional. Karena itu, kita harus menghormati. Yang bisa kita lakukan adalah jika kontraknya berakhir, barulah konsesi itu harus kembali dulu ke Indonesia, misalnya Inalum Asahan,” katanya.
Jika ingin diperpanjang, kontraknya harus diubah dan harus menguntungkan Indonesia. “Misalnya, West Madura yang 80 persen kini kita miliki, termasuk Natuna. Nah, prinsip-prinsip itu yang akan kita kembangkan lagi,” paparnya lagi.

Lebih jauh Hatta menyatakan, UU No 4/2009 berisikan lima hal penting yang kini akan dijalankan pemerintah.
Selain peningkatan nilai tambah pertambangan dan mineral, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri mengutamakan perusahaan dalam negeri, pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah pertambangan dan mineral, juga renegosiasi kontrak.
Ia merinci, dengan meningkatkan nilai tambah pertambangan bagi masyarakat, kewajiban mendirikan pabrik di Indonesia dan tidak menjual bahan metah ke luar negeri, mengutamakan perusahaan dalam negeri sebagai pengelola baru, serta renegosiasi kembali kontrak, semuannya ditujukan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami sudah membentuk tim koordinasi yang melibatkan Kementerian Eneri dan Sumber Daya Minral, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan lainnya untuk segera melakukan renegosiasi,” kata Hatta.
Mengenai renegosiasi dengan Freeport hingga Inco dan perusahan tambang asing lainnya, Hatta mengatakan, pemerintah menargetkan adanya peningkatan royalti yang diberikan kepada pemerintah. Sebab, selama ini diakui masih sangat rendah. Misalnya, Freeport royaltinya hanya 1 persen, padahal Aneka Tambang 3,5 persen. “Menurut saya, Freeport harus lebih besar lagi. Kami juga akan meminta agar manfaat bagi masyarakat di sekitar daerah tambang lebih besar lagi. Mereka tidak hanya dipekerjakan ecek-ecek, tetapi yang signifikan selain juga meningkatkan community development-nya,” papar Hatta.
Tentang gas yang secara kontrak harus diekspor, Hatta mengatakan, pemerintah menghormatinya. “Namun, kalau kita kurang, gasnya akan kita pergunakan dulu untuk kita sendiri. Namun, persoalannya, gas bumi kita tidak ada di Pulau Jawa. Sementara kita belum membangun reciving terminal-nya untuk memasok Pulau Jawa. Kita baru mau membangunnya tahun ini,” ujar Hatta.[1]

Kitalah yang lebih dahulu berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebaik mungkin untuk kesenjangan hidup banyak orang, bukan untuk pihak tertentu saja. Dan senantiasa mari kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tangan-tangan pemilik makar-makar yang buruk dan kaum-kaum yang zhalim...

------Footnote---------------------------------------------------------------------------------------------
[1] http://indonews.org/pemerintah-secara-menyeluruh-tak-ada-dominasi-asing/

Tuh kan... Pasti nyerempet ke korupsi lagi dan lagi...

Artkel ini saya temukan pada saat saya sedang surfing di google. (Atau beberapa orang menamakannya Mbah atau Syaikh Google).

"Inilah yang kami sekarang perhatikan dan kami cari jalan keluar, apakah nanti kami akan ubah tata perundangan yang memungkinkan biaya tersebut jadi efisien." BERITASATU.COM
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso, menilai mahalnya ongkos pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa menjadi salah satu pemicu perbuatan korupsi oleh para kepala daerah. Oleh karena itu pengaturan biaya pilkada menurut Priyo, layak diatur lagi dalam Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah dan UU Pilkada.
"Betul bahwa biaya untuk maju sebagai gubernur, bupati, walikota itu sangat tinggi. Inilah yang kami sekarang perhatikan dan kami cari jalan keluar, apakah nanti kami akan ubah tata perundangan yang memungkinkan biaya tersebut jadi efisien," kata Priyo di gedung DPR, hari ini.
Partai-partai yang kadernya tersangkut korupsi diminta wakil ketua DPR itu untuk mengevaluasi diri dan membina kader-kadernya agar tak menyalahgunakan dana daerah.
"Khusus untuk kasus-kasus terhadap berbagai tokoh-tokoh atau kader partai. Ini juga saatnya partai berbenah diri karena hampir semua partai terkena, termasuk Golkar, PDIP termasuk Demokrat dan PKS," katanya.
Kasus korupsi makin menjerat kepala daerah karena definisi korupsi itu sendiri meluas
Belum lagi beberapa kepala daerah terpaksa menghalalkan segala cara untuk membalas budi pihak yang menyokong yang bersangkutan untuk mendapatkan jabatan tersebut; sokongan pihak-pihak itu diperlukan akibat biaya politik jelang Pilkada yang mahal.
"Karena biaya yang tinggi menjadi memancing untuk balas jasa pihak-pihak tertentu dan menggunakan (jabatan) ini untuk kembalikan dana yang dikeluarkan dalam Pilkada," kata Priyo.[1]

Tahukah anda?


BIAYA buat PEMILU di indonesia dari tahun 2004-2009 mencapai 150.000.000.000.000 <<< panjang bener
ya 150 TRILyun... [2]



Kenapa sebegitu mahalnya???

Di Indonesia, ini menurut survey ada 500 pemilu, karena pilkada juga merupakan bagian dari pemilu. Dalam 5 tahun 500 pemilu, 465 pilkada ketingkat II, 33 pilkada tingkat I, pemilu Legislatif fan pilpres. Artinya tiap satu tahun ada 100 pemilu di Indonesia . Apalagi Pilkada yang sangat tinggi mudaratnya, yang menang dapat rumah jabatan, yang kalah kalau tidak dapat Rumah sakit maka ia dapat Rumah Tahanan, atau bisa juga Rumahnya menjadi Rumah duka.

Banyaknya Pemilu di Indonesia menjadikannya sebagai pusat pemilu terbesar di dunia , tentu kita masih ingat semua, betapa repotnya mengurus Pilkada di Makassar, Ternate, Papua, atau di Tuban. Masyarakat satu sama lain saling serang, terus ramai-ramai demo di Jakarta, akhirnya jadi jadi masalah nasional dan MA harus turun tangan. Hampir tiap hari kita lihat di TV kantor KPU diserbu, adu jotos pada saat ada acara Pemilu damai, dan masih banyak lagi cost of social lainnya. Apakah demokrasi itu yang kita inginkan?

Kalau saya kalkulasi 500 pilkada biayanya bisa mencapai rata-rata 200 milyard, termasuk ongkos kampanye, bikin Iklan di TV itu bisa mencapai 150 Triliun. Kalau biaya itu kita pakai untuk import kedelai, membangun jalan dan sebagainya maka sejahterahlah bangsa ini.

Memang diakui demokrasi itu perlu ongkos , tidak ada demokrasi tanpa ongkos, tapi mohon supaya efesienlah saya pernah mewacanakan supaya pilkada kita laksanakan serentak saja, biar hemat, tidak usah pakai kartu pemilih cukup pakai KTP, jumlah TPS dikurangi

Nah bagaimana pemilu yang efisien itu? Dulu sebelum peraturan dari coblos dirubah menjadi Contreng saya pernah tanya kepada anggota DPR: “Kenapa kita masih selalu coblos? Bukan kita tulis? dia jawab “Wah gak bisa. Mesti coblos”, saya bilang “sudah lama kita pakai sistem coblos dan tinggal dua negara di dunia yang pakai sistem Coblos yaitu Indonesia dan Nigeria masa kita tidak ada maju-majunya” Dia tanya “Bagaimana orang yang buta huruf?” saya bilang “Berapa sih orang yang buta huruf di Indonesia,diperkirakan hanya 5% orang buta huruf. Jadi kita ikut yang 5%, bukan yang 95%. Padahal mestinya yang 5% ikut yang 95%kan. Tidak usah menulis. Saya bilang tulis nomor, kolom ke berapa.. contoh: Ismet nomor 7 ya nomor 7. Saya bilang: Orang boleh buta huruf tapi tidak buta angka, kenapa? semua orang bisa pegang uang kok, bisa baca uang, boleh buta huruf tapi tidak buta angka. Dari merubah kebiasaan dari coblos ke contreng saja itu bisa merubah kertas pemilu menjadi lebih kecil, ongkosnya bisa menjadi sepersepuluh hanya merubah satu kata dari coblos ke tandai, atau menulis angka.

Belum lagi tanda pendaftaran, kita masih ngotot mau pakai kartu pemilih, terus apa gunanya KTP? Kartu pemilihkan tidak ada fotonya, KTP ada fotonya, kan lebih bagus. Tapi banyak yang takut kalau ada orang yang ber KTP ganda, memang benar ada orang memiliki 2 KTP, tapi orang yang punya 2 atau 3 KTP, itu justru orang kaya. Kenapa orang kaya? itu karena peraturan, untuk beli tanah di Jakarta, harus ada KTP, mau beli tanah di Makassar mesti ada KTP, mau beli tanah di Surabaya mesti ada KTP. Mesti lihat KTP. Kalau tidak mau beli tanah buat apa punya 2 KTP? Kan ongkosnya mahal mengurusnya. Kalau orang tadi yang punya tanah di mana-mana masa mau pergi memilih juga dua kali, itu hukumnya penjara 5 tahun, masak ada orang mau dipenjara 5 tahun hanya untuk dapat satu suara tambahan.

Jadi jangan suka terlalu mencurigai bangsa ini. Dan apa gunanya tinta saya bilang. Jadi semua kadang perlu kita pikirkan dengan memakai logika, agar demokrasi kita lebih efisien dan workable dan murah ongkosnya. Karena itu saya jamin, kalau kita sanggup laksanakan pemilu hanya tiga kali maka bisa di bawah 10 Triliun ongkosnya. Tiga pemilu, Legislatif, Pilpres dan PILKADA (dilaksanakan secara serentak) akan lebih murah, kalau lebih dari tiga Pemiliu, pasti akan ada masalah.[2]

Itulah... Adakah cari yang lebih baik, murah, efektif, dan sejahtera daripada memilih dengan cara yang "DEMOKRATIS" seperti ini?

Ada... Dan jawabannya ada di buku terbaik sejagat raya... bacalah...


"bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan," (QS[96]:Al-Alaq :1)

Karena yang menciptakan, pasti-paling-tahu yang terbaik untuk yang diciptakannya...





----Footnote--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] http://id.berita.yahoo.com/biaya-pilkada-mahal-korupsi-mengancam-kepala-daerah-132005320.html
[2] http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t-17542.html

Pembangunan infrastruktur kawasan Indonesia Timur akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun ini. Salah satunya adalah pembangunan konektivitas dalam upaya pengembangan masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
Hal ini yang menyebabkan pemerintah mengalokasikan hampir 50 persen dari dana pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp. 62 Triliyun untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai pembukaan Rapat Kerja Kementrian Pekerjaan Umum di Sanur Bali pada Selasa Pagi. Djoko Kirmanto mengungkapkan salah satu daerah di kawasan Indonesia Timur yang mendapatkan prioritas cukup besar adalah Papua.
Djoko Kirmanto menjelaskan, “Papua itu prioritas sekali, kalau kita membangun infrastruktur di Papua itu yang sangat diperlukan adalah di Papua tengah itu, itu 60 persen penduduk Papua ada di pegunungan tengah dan itu sangat terisolir, oleh karena itu kita harus bisa menghubungkan tempat yang terisolir yang 60 persen penduduk Papua itu ke daerah, dengan jalan saja ternyata sulit, makanya multi moda trasportasi akan kita galakkan di sana.”
Djoko Kirmanto menyatakan selain pembangunan konektivitas, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi untuk mewujudkan target pemerintah dalam hal penyediaan beras
“Untuk bisa memiliki surplus beras 10 juta ton dalam 10 tahun mulai tahun 2015, jadi untuk itu harus ada biaya yang cukup besar untuk membangun jaringan irigasi, untuk waduk, embung dan sebagainya,” papar Djoko Kirmanto.
Djoko Kirmanto juga berharap, pembangunan infrastruktur tahun ini dapat terealisasi dengan cepat. Harapan yang sama juga disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Menurut Pastika, pembangunan infrastruktur yang pendanaanya dari pemerintah pusat selama ini cendrung lambat realisasinya. Salah satu alasanya adalah lambatnya aturan petunjuk teknis
“Jadi kalau dana alokasi khusus dari pusat juknis(petunjuk teknis)-nya itu suka datangnya lambat, sehingga lelangnya bisa lambat, tadi saya sudah catat tanggal 15 Januari juknis-nya harus sudah selesai sehingga segera setelah itu bisa di lelang, itu persoalanya, sering kali kita lambat karena juknisnya lambat,” ujar Pastika.
Sementara, berdasarkan evaluasi Kementrian Pekerjaan Umum dari sekitar 56 triliyun dana alokasi pembangunan infrastruktur pada tahun lalu tercatat hampir 10 persen dana tersebut tidak terserap dan menyebabkan realisasi pembangunan hanya mencapai 90 persen. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya pelaksanaan lelang.[1]

---Footnote------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-prioritaskan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-timur-137020148/103262.html

Ini pertanyaan penting yang harus segera dicari jawabannya oleh jejeran pimpinan PSSI jika hal tersebut akhirnya benar-benar terjadi kepada PSSI yang membuat akan "mati suri" segala macam persepakbolaan yang diadakan PSSI unutk beberapa waktu.

Seakan-akan sudah biasa dikuping kita menganai satu masalah ini yang akhir-akhir ini menjadi ribut di beberapa kota di Indonesia yaitu kenaikan harga BBM.